Suara Kedaulatan News.Id
Meranti-18-09-2021.
Semenjak di turun nya anggaran dari pemerintah pusat untuk menanggulangi wabah covid-19, di kabupaten kepulauan Meranti di lihat banyak menemui kejanggalan terhadap dana covid-19 ini, Diantaranya adalah dugaan pungutan biaya rapid test dan rapid antigen ilegal. Ini tentu bertentangan dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 87 yang sesungguhnya hanya untuk BLUD RSUD. Akan tetapi, digunakan oknum pegawai Diskes sebagai dasar mengambil uang masyarakat atas jabatannya.
Selain itu, ada dugaan penyimpangan dana Covid-19 yaitu dana yang bersumber dari dana refocusing, bantuan dana tidak terduga (BTT) senilai Rp1 miliar tahun 2020/2021. Kemudian, pengadaan alat rapid test, belanja perlengkapan medis dan APD senilai Rp1,5 miliar dan pengadaan APD Masker kain bersama tim Puspa senilai Rp250 juta.
JEFRIZAL, Berharap Dengan dilakukan penahanan kadiskes meranti oleh Mapolda Riau, kita sangat mengapresiasi langkah tersebut.
Kita juga yakin kasus tersebut makin terang benderang dan transparan, apakah menyangkut dana Refocursing, dana Stanting maupun dana BTT yang sangat tidak berdampak terhadap kepentingan masyarakat semenjak keberadaan Covid-19 di tanah jantan itu.
Kemudian kita berharap dengan masih berjalannya operasi penangan covid -19 mampu menjadi efek jera dan tingginya kehati-hati an, baik sekelas desa sampai pusat.
Karna ini menyangkut khalayak ramai. Dan tentunya setiap pemangku kebijakan bahkan para kepala daerah harus bisa memberikan pelayanan terbaik untuk kepentingan masyarakat dan tidak terlalu menampakkan kepentingan oknum-oknum dan kita yakin Presiden RI juga sesuai dengan Intruksi nya bersih keras untuk serius kepala abdi negara agar tidak boleh sedikitpun ada abdi negara menzalimi masyarakat dengan momen covid-19 ini.tutupnya"
(BUDIMAN)
Ketua LM2R Apresiasi Kinerja Dirkrimsus Polda Riau Mengungkap Kasus Korupsi Dana Covid-19, Oleh Kadiskes Meranti.
4/
5
Oleh
Suara Kedaulatan News
