Aliansi Pendidikan Provinsi Jambi Unjuk Rasa Menjelang Hari Kemerdekaan

Jambi, Suara Kedaulatan News. Barisan aliansi pendidikan provinsi Jambi yang tergabung menyuarakan ‘HAK’ nya di depan kantor Gubernur Jambi pada tangal 16 Agustus 2021 pukul 10 pagi bahwasanya masih banyak anak bangsa ini yang belum masuk sekolah semua di sebabkan oleh aturan yang dianggap tidak adil dan kurang berpihak kepada anak bangsa.kita tahu bahwa tiap warga Negara Indonesia berhak untuk mendapat pendidikan yang layak, pungkas Lenra sebagai kordinator lapangan

  kenyataan Anak- Anak bangsa seakan terjaja di Negeri sendiri oleh aturan yang tidak jelas.sangat bertentangan dengan UUD 1945, ucapnya apalagi di masa Pandemi ini pemerintah mempersulit anak kami untuk mengecap pendidikan yang layak dan bermutu dalam hal ini adalah tanggung jawab Negara, pada saat menjelang ‘HUT’ Kemerdekaan RI aliansi pendidikan Provinsi Jambi ingin anak bangsa ini benar – benar merasakan kemerdekaan Tanpa merasa terjajah oleh bangsa sendiri setelah berorasi di depan kantor Gubernur tidak ada tanggapan dan pihak perwakilan, Gubernur Engan menemui pendemo di kabarkan Gubernur lagi ikut rapat paripurna di DPRD Mendengar pidato kenegaraan.

Aliansi peduli pendidikan Provinsi langsung menuju ke gedung Dewan di sana sempat beradu argumen masalah ijin demo. akhirnya Kapolsek Telanai Yumika Putra berselang tidak berapa lama pihak pendemo di ajak’ herring bersama komisi empat Teryata pihak komisi empat DPRD akan membawa permasalah kawan – kawan kepada bapak Gubernur oleh ketua praksi dari PDIP Trikadarini.

 tidak puas jawaban dewan perwakilan rakyat tersebut Kordinator Aksi Lenra dan kawan – kawan akan melanjutkan lagi aksi pada hari Kamis depan. Aksi Aliansi pendidikan provinsi Jambi tersebut Meminta Tuntutan sebagai berikut;

  1. Mencopot PLT Diknas Propinsi Jambi yang kami anggap tidak mengerti dan tidak memahami aturan PPDB   

 2. Segera Memerintahkan Seluruh kepala Sekolah SMA/SMK Negeri di kota Jambi ini Untuk Menampung Anak bangsa yang ingin sekolah Negeri sesuai dengan daya tampung tahun sebelumya  

 3.Mengkaji ulang Pergub tentang pendidikan yang di pakai sebagai acuan Diknas dan kepsek pada tahun ini PPDB.   

 4.Mengkaji ulang komitmen bersama dalam PPDB Tahun 2021 Ini yang kami anggap tidak sesuai dengan UUD 1945 dan aturan yang berlaku.(red)