DPP Serikat Pers Reformasi Indonesia(SPRI)Riau Resmi Terbentuk Di Riau

Dewan Pimpinan Pusat Organsiasi Pers Serikat Pers Reformasi Indonesia (SPRI) resmi terbentuk di provinsi Riau. 19/10/2021.

Dalam rangka memenuhi pasal 1 ayat (5) tentang organsiasi Pers dan pasal 7 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers, maka Serikat Pers Reformasi Indonesia atau di singkat dengan S.P.R.I yang berkedudukan di kota Pekanbaru Ibukota Provinsi Riau, resmi dibentuk.

Pembentukan organisasi Pers ini bertujuan untuk menyelenggarakan fungsi organisasi Pers sebagai tempat wadahnya Wartawan dan Perusahaan Pers diamana selain untuk memenuhi kebutuhan wadah insan Pers, Organisasi Pers SPRI juga diharapkan dapat menjadi wahana mengembangkan kegiatan perusahaan Pers maupun wartawan, sebagaimana disampaikan oleh ketua umum DPP SPRI, Feri Sibarani, STP di Pekanbaru hari ini, 19/10/2021.

,”Kita melihat fungsi organisasi Pers kita selama ini masih kurang efektif dalam peranannya sebagai wahana komunikasi dan pengembangan insan Pers, baik dari sisi peningkatan kualitas SDM wartawan maupun peningkatan keorganisasian Perusahaan Pers,” Sebut Ketua umum, Feri Sibarani di Pekanbaru.

Menurutnya, salah satu fokus perhatian dari Organsiasi Pers Serikat Pers Reformasi Indonesia (SPRI) adalah konsen pada pengayoman dan perlindungan seluruh Insan Pers di Indonesia, sebab masih menurut Feri, bahwa dari tahun ke tahun, jumlah wartawan di Indonesia yang mengalami tindakan kekerasan dan penganiayaan semakin meningkat.

,”Wartawan Indonesia semakin hari semakin mengalami tekanan dan ancaman, bahkan kriminalisasi atas kinerjanya sebagai wartawan, yang telah mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Sesungguhnya ini tidak boleh terjadi, sebab wartawan dalam tugasnya di jamin Oleh Undang-undang, jika pun ada indikasi yang merugikan masyarakat, atau seseorang, maka hak jawab adalah mekanismenya, bukan ke pidana,” terang Feri Sibarani.

Feri Sibarani lebih jauh menjelaskan tentang jaminan hukum bagi setiap Wartawan dalam bertugas, sebagaiamana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, bahwa dalam menjalankan profesinya, Wartawan mendapat perlindungan hukum.

,”Dengan melihat kondisi riil itu, kami Serikat Pers Reformasi Indonesia (SPRI) ingin mengoptimalkan Peran itu, dan komitmen kami adalah, tidak ada wartawan yang di kriminalisasi, kita akan melawan segala bentuk kriminalisasi wartawan, termasuk kekerasan dan penganiayaan oleh sejumlah pihak, akan kita dorong terus agar di proses hukum yang setimpal,” pungkasnya. Feri(SPRI)