Suara Kedaulatan News.Id
Meranti-Kamis-18-04-2024.
Sesuai dengan perintah presiden republik Indonesia Joko Widodo dengan besarnya anggaran yang masuk ke desa-desa ini menunjukan pemerintah serius menbangun negeri ini hingga sampai ke pelosok desa.
Presiden juga menegaskan pentingnya mengelola dana desa menjadi sesuatu yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sebuah desa. Presiden Jokowi menjelaskan bahwa hingga saat ini terdapat sejumlah infrastruktur yang sudah terbangun dan memberikan manfaat dari penggunaan dana desa yang telah disalurkan pemerintah.
Tentunya, hal yang penting juga ditegaskan Presiden Joko Widodo, “bahwa anggaran yang sudah masuk ke desa itu betul-betul jadi sesuatu untuk desa, bisa men-trigger produktivitas produksi yang ada di desa,”
Dalam pembangunan ini di harapkan seluruh pihak agar ikut mengawasi anggaran yang masuk ke desa ini perlu pemantauan terutama sekali masyarakat yang berdomisili di desa tersebut tegas Jokowi.
Dalam hal ini ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) kabupaten kepulauan Meranti, Budiman menyarankan agar masyarakat ikut andil dalam mengawasi anggaran dana desa ini agar tepat sasaran.
Karena kita sering mendapat laporan dari masyarakat terkait ada persoalan di desa ini yang kita harapkan kepada masyarakat agar croscek yang sesungguhnya agar kita bisa mendapatkan informasi yang jelas dari sumber yang bisa di pertanggung jawabkan.
"Ketua PWRI Meranti Budiman menyampaikan dalam hal ini masyarakat di setiap desa tidak perlu takut mempertanyakan anggaran dana desa di pergunakan untuk apa dan berapa yang masuk ke desa kapan perlu croscek langsung pekerjaannya apa sesuai bestek apa tidak dan kordinasi sama kades dan BPD terkait pekerjaan serta anggaran tersebut apakah sudah sesuai dengan hasil Musrembangdes apa belum ini demi untuk kebaikan desa itu sendiri tegasnya"
Ketua PWRI ini juga menyampaikan masyarakat harus jeli dalam persoalan ini demi untuk kemajuan desa itu sendiri masyarakat juga punya hak kontrol sosial agar tau fakta yang jelas mohon maaf bukan saja asal lapor baik ke wartawan,karena tugas wartawan itu meliputi pemberitaan yang berimbang sesuai dengan data dan fakta kejadian sesungguhnya di lapangan jadi di harapkan pada masyarakat jeli karena yang tau wilayah tersebut masyarakat itu sendiri masyarakat pun punya hak melaporkan ke pihak yang berwajib seandainya ada temuan di desa asalkan sesuai dengan data dan fakta tutur ketua PWRI ini.
"Sesuai dengan ketentuan Peraturan menteri desa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang rincian prioritas dana desa tahun 2024 .
Pertama Pembangunan Desa
1.pemenuhan kebutuhan dasar,
2.pembangunan sarana dan prasarana desa.
3.pengembangan potensi ekonomi lokal
4.pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
Kedua Pemberdayaan Masyarakat Desa.
1.penyelengaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat.
2.penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksana,pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa.
3.pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa.
4.pengembangan seni budaya lokal.
5.penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penangan bencana alam dan non alam"
Dalam hal ini juga ketua PWRI Meranti Budiman menjelaskan berharap kepada kepala desa agar transparan menempelkan baleho berapa jumlah dana desa setiap tahun di terima dan berapa dipergunakan dan untuk apa saja supaya Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) desa dan kapan perlu baleho LPJ di letak tempat umum agar mudah di ketahui masyarakat umum seperti di setiap persimpangan jalan yang mudah di lihat khalayak umum dari pantauan kita di setiap desa jarang terlihat di pajang di tempat umum biasanya hanya di letak di kantor desa saja jelas ketua PWRI ini.
(Tim PWRI)
KETUA PWRI MERANTI BUDIMAN SARANKAN MASYARAKAT HARUS AMBIL ANDIL MENGAWASI DANA DESA
4/
5
Oleh
Suara Kedaulatan News
