Pemerintah daerah( Bupati) untuk mengevaluasi pelayan dokter spesialis dr RSUD Protomo Bagansiapiapi pasalnya sering tidak berada ditempat dimana masyarakat membutuhkan tidak berada ditempat ujung ujungnya mendapat rujukan
"Partai amanat Nasional menilai percuma pemerintah membiayai sekolah dokter tapi sering tidak berada ditempat ," Terang Fraksi Partai PAN Sutio Pramono di dalam paripurna kantor DPRD Rohil ,Senin (28/7/25) malam
Sutio Promono menyampaikan Pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD kabupaten Rohil tahun 2024 memiliki dasar hukum kuat dan diatur dalam UU 1945
Dia memaparkan Penyampaian peraturan teknis pelaksanaan tujuan APBD Rohil membantu mendata dan pengeluaran pendapatan untuk satu tahun pertanggung jawaban APBD Rohil menjadi pedoman pemerintah
"Pedoman memperbaiki kesalahan guna mencegah penyelewengan sehingga dapat merugikan masyarakat meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kemakmuran masyarakat kedepan ," ungkapnya
Suito berharap penyusunan APBD Rohil harus sejalan dengan upaya pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas baik itu perencanaan maupun penganggaran .Kemudian
Pelaksanaan harus di evaluasi mengacu pada peningkatan kesejahteraan Rakyat Rohil
Hal itu itu sambungnya Sesuai peraturan perundang- undangan tentang pengelolaan keuangan daerah belanja daerah .Ini merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagai pengurangan nilai kekayaan daerah dan setiap penggunaan harus dipertanggungjawab secara akuntabel pada tahun 2024
Berdasarkan audit BPK RI pendapat tahun direalisasikan sebesar triliun 2.3 Triliun dan belanja daerah terealisasi sebesar Rp 2.5 Sampai berada direalisasi silpa tercatat sebesar Rp 14.3 milyar
Fraksi Indonesia maju Mengapresiasi terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran pendapat dan belanja daerah kabupaten Rokan hilir tahun anggaran 2024
"Kami Fraksi Indonesia maju memberi apresiasi terhadap capaian opini WTP dari BPK atas laporan keuangan pemerintah Rohil tahun anggaran 2024 karena mampu mempertahan secara berturut- turut dari tahun sebelumnya," ujarnya
Suito pronomo mengatakan Sisa lebih bayar perhitungan anggaran Silpa tahun 2024 sebesar Rp 14 milyar namun Pemda perlu memperhatikan merekomendasi perhitungan anggaran lebih matang agar tidak terjadi besar silpa ditahun berikutnya
Fraksi Indonesia maju juga menekankan pentingnya tidak lanjut atas catatan dan rekomendasi DPRD terhadap LPP sesuai pasal 16 PP No 13 tahun 2019 memperhatikan rekomendasi catatan-catatan diberikan semua Banggar dan komisi komisi
Fraksi Indonesia maju juga mengingatkan pemerintah. Untuk peningkatan kinerja dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat (publik) sektor-sektor umum seperti infrastruktur, pertanian pendidikan dan pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat kecil
"Kami sebagai rakyat dipilih rakyat, untuk membantu rakyat juga untuk urusan kepentingan masyarakat ," pungkasnya.
Editor: Chandra
Penyampaian pandangan Umum Fraksi ,Partai PAN Kritisi Pelayanan Dokter RSUD Bagansiapiapi
4/
5
Oleh
Admin Bengkalis
